Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta PT Bank DKI berinovasi membuat sistem layanan digital berbasis aplikasi untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Menurut dia, layanan digital dapat memudahkan para UMKM mengakses layanan permodalan milik Bank DKI.
“Ini langkah yang positif, Komisi C berharap program ini dapat dilaksanakan sehingga UMKM kita bisa lebih maju,” ujar Suhud di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10).
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP)
Ia berharap, sebagian penghasilan pendapatan dari pajak Bank DKI bisa dialokasikan untuk membantu permodalan para UMKM binaan Pemprov yang baru merintis.
“Melalui anggaran itu, seharusnya bisa membantu aspek permodalan yang lebih terjangkau, dan lebih mudah diakses,” ungkap Suhud.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank DKI Agus Hartoyo Widodo menjelaskan, pelayanan keuangan secara digital masih dalam tahap penyempurnaan, nantinya para UMKM bisa mengakses melalui platform Mobile Banking.
“Sebenarnya sekarang sudah ada, beberapa kali sudah diuji coba, tetapi kami sempurnakan dahulu dengan risk manajemennya dan sebagainya,” tutur Agus.
Ia juga menyampaikan, Bank DKI saat ini sudah memiliki 281 jaringan cabang untuk melayani proses bisnis mikro. Namun, baru 145 cabang yang sudah bisa mengakses permodalan.
“Di dalam program akan disederhanakan persyaratannya. Terutama bagi pelaku usaha informal yang sering kesulitan mendapatkan akses perbankan,” jelas Agus.
Realisasi pajak yang dibayarkan oleh Bank DKI pada September 2024 sebesar Rp271 miliar. Dibayarkan kepada Pemprov sebesar Rp246 miliar yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan, dan Pajak Reklame.
Sementara Pajak untuk pemerintah pusat sebesar Rp265 miliar. Terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (apn/gie/df)