Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta merealisasikan program sekolah swasta gratis tanpa menghapus bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menyatakan, siap memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan.
Yakni, pada waktu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025.
“Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti,” ujar Thamrin dalam rapat konsultasi program kerja tahun 2025, Rabu (23/10).
Menurut dia, kedua program itu harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp6,8 triliun.
“Ada tambahan enam triliun, paling tidak bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis),” ungkap Thamrin.
Ia mengungkapkan, program KJP Plus masih dibutuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Seperti biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
“Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan justru kita pincang,” kata Thamrin.
Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. Ia yakin dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp91,1 triliun mampu mempertahankan bantuan sosial KJP Plus sekaligus merealisasikan program sekolah swasta gratis.
“Jangan satu program baru mensejahterahkan tapi program lama dimatikan,” tutur Tina Toon sapaan akrabnya.
Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, kini pihaknya sedang mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis.
“Sasarannya sekolah mana saja, kriterianya apa, itu masuk dalam kajian,” ucap Purwosusilo.
Ia juga menyampaikan, telah membuat simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah, seperti biaya seragam dan sepatu.
“Konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi. Cuma namanya bukan KJP, biaya untuk baju seragam, sepatu, kami sudah buat simulasinya,” tukas Purwosusilo. (yla/gie/df)