Dinas Kesehatan DKI Jakarta diminta memprioritaskan program penanganan gizi buruk (stunting) di tahun 2025. Demikian tegas Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin.
Ia mengimbau, agar Dinas Kesehatan mengoptimalkan anggaran sebesar Rp10,7 triliun untuk menekan angka stunting di Jakarta guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Dorongan saya, dana itu bisa dialokasikan untuk stunting, upayakan masyarakat Jakarta tidak boleh lagi ada gizi buruk,” ujar Thamrin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Thamrin. (dok.DDJP)
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas juga mengimbau Dinas Kesehatan memprioritaskan pemberian gizi seimbang kepada ibu hamil.
Menurut dia, perkembangan anak dipengaruhi sejak masih di dalam kandungan. Ibu hamil perlu diberikan asupan bergizi seperti, ikan, telur, daging, seafood, kacang, biji-bijian, susu, keju, yoghurt, serta aneka buah dan sayuran.
“Usia anak itu dalam kandungan ibu, saya yakin itu sangat terpengaruh dari gizi yang dimakan dalam kondisi hamil,” ucap Tania.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, program percepatan penurunan stunting memang menjadi prioritas di tahun 2025.
Adapun rencana kegiatan dan anggaran 2025 terdiri dari Pemberian Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) sebesar Rp22 miliar dengan 4.527 kasus stunting, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) weight faltering sebesar Rp10 miliar dengan 29.220 kasus, PMT under weight Rp1,8 miliar dengan 3629 kasus, PMT gizi kurang Rp3,7 miliar dengan 3.156 kasus dan tatalaksana balita gizi buruk Rp2,5 miliar dengan 1.006 kasus.
“Prinsipnya adalah pada siklus hidup mulai dari ibu hamil, melahirkan, balita, remaja putri, dewasa produktif, lansia, semua ada program kesehatannya,” pungkas Ani. (yla/gie/df)