Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemprov memberi perhatian khusus kepada Kepulauan Seribu. Dengan demikian, wilayah kabupaten itu bisa menjadi tempat wisata bertaraf global.
Oleh karena itu, ia meminta pembangunan Kepulauan Seribu menjadi prioritas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.
“Saya kira Kepulauan Seribu ini harusnya mendapatkan perhatian khusus. Sehingga postur anggarannya sesuai dengan narasi di RKPD. Pulau Seribu itu bisa menjadi tempat wisata global,” ujar William di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP)
Ia menilai prioritas pembangunan di Kepulauan Seribu tak tercermin dalam postur anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025.
Padahal pembangunan Kepulauan Seribu merupakan prioritas di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya mau ini tidak hanya jadi narasi dalam RKPD tetapi harus terlihat dalam postur anggaran Kepulauan Seribu,” ungkap William.
Tak hanya itu, menurut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Seribu juga harus ditingkatkan. Sebab paling rendah dibandingkan wilayah lain di Jakarta.
“IPM Kepulauan Seribu itu paling kecil di antara kota-kota lainnya di Jakarta. Jakarta Selatan itu paling tinggi, skornya 86. Sementara Pulau Seribu itu hanya 75. Harusnya konsentrasi di sini,” tutur William.
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, anggaran Pemkab Pulau Seribu dalam KUA-PPAS tahun 2025 akan didistribusikan untuk program pembangunan di kecamatan, dan kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan dan pembangunan anggarannya ada di SKPD teknis.
“Jadi kalau untuk kebutuhan sekarang ini, sudah kami plot ke kelurahan dan masyarakat. Memang dirasa sudah cukup. Tetapi untuk penopangnya memang kita banyak melekat di sektoral atau dinas-dinas teknis di Pulau Seribu,” tukas Fadjar. (bad/gie/df)